“PROSEDUR PENATAUSAHAAN KEUANGAN PADA BENDAHARA PENERIMAAN DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT”

Sehubungan dengan adanya perubahan di bidang ekonomi, sosial, dan politik dalam era reformasi ini, memiliki implikasi terhadap percepatan perubahan perilaku masyarakat. Perubahan perilaku masyarakat tersebut berkaitan dengan tuntutan keinginan adanya transparansi pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah, demokratis dalam pengambilan keputusan, pemberian pelayanan oleh pemerintah yang lebih berorientasi pada kepuasan masyarakat dan penerapan hukum secara konsekuen, sehingga pemerintah memberlakukan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dengan diberlakukannya Undang-Undang diatas tersebut menyatakan pemberian hak otonomi terhadap daerah, yang mana daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga menimbulkan suatu kewenangan dan peluang kepada daerah untuk mengelola dan menata dalam segala urusan pemerintah daerah sendiri dalam melaksanakan kebijakan dan program pembangunan daerah sesuai dengan potensial yang dimiliki daerah tersebut. Namun pada sisi lain bertambahnya kewenangan daerah tersebut juga menimbulksn beban bagi daerah, dimana menuntut kesiapan pemerintah daera